JAKARTA – Pemerintah membuka peluang bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada awal 2027. Sementara itu, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu juga disebut berkesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Informasi tersebut mencuat dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pimpinan DPR RI yang berlangsung pada Selasa (18/8). Dalam rapat tersebut, pendaftaran direncanakan mulai dibuka pada awal 2027 dengan tetap mengacu pada mekanisme, persyaratan, kebutuhan formasi, serta ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan, perlindungan, serta pengembangan kompetensi guru.
“Ini tentu kabar baik bagi para guru kita. Kami berterima kasih atas arahan dan dukungan Bapak Presiden yang menjadikan kesejahteraan dan kepastian karier guru sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus berupaya memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan karier sekaligus memastikan perlindungan terhadap profesi mereka.
Menurut Mu’ti, penguatan profesi guru mencakup berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan dan perlindungan hingga peningkatan kompetensi. Pemerintah juga berupaya memberikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para guru dalam dunia pendidikan.
Jumlah Guru PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah guru yang berstatus PPPK penuh waktu saat ini mencapai 908.617 orang. Adapun jumlah guru yang masih berstatus PPPK paruh waktu tercatat sebanyak 231.246 orang.
Dengan adanya rencana kebijakan tersebut, para guru diimbau untuk terus mengikuti perkembangan informasi mengenai mekanisme, persyaratan, jadwal, formasi, dan tahapan seleksi CPNS 2027.
Informasi resmi dapat dipantau melalui kanal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta saluran komunikasi resmi pemerintah terkait.
Kemendikdasmen Salurkan Tunjangan untuk Guru
Selain membahas peluang pengembangan status kepegawaian, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga terus menjalankan program peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.
Sepanjang semester I 2026, pemerintah telah menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp37,9 triliun kepada 1,68 juta guru.
Pada periode yang sama, penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) mencapai Rp1,5 triliun untuk lebih dari 65 ribu guru. Sementara itu, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) telah disalurkan sebesar Rp25 miliar kepada lebih dari 25 ribu guru.
Penyaluran berbagai tunjangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi hak guru, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berbagai Program Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Guru
Di bidang pengembangan kompetensi, Kemendikdasmen juga meluncurkan sejumlah program pelatihan sepanjang 2026. Program-program tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan guru sekaligus menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan dunia pendidikan.
Beberapa program yang diselenggarakan meliputi:
- Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSDMBI).
- Pelatihan Pembelajaran Mendalam (PM).
- Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA).
- Pelatihan STEM.
- Peningkatan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK).
- Pelatihan Pendidikan Inklusif.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan kepastian karier guru.
Pemerintah menempatkan pemenuhan hak, penguatan status kepegawaian, serta pengembangan karier sebagai bagian dari upaya memperkuat profesi guru. Pada saat yang sama, peningkatan kompetensi tetap menjadi perhatian agar guru mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.