SOROTAN.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada perusahaan pemegang konsesi pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak menjalankan kegiatan usaha secara nyata. Pemerintah membuka kemungkinan pencabutan izin bagi konsesi yang terbengkalai lebih dari dua tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia, Prabowo menegaskan bahwa pemberian konsesi harus dilakukan secara selektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan penerima izin memiliki kemampuan dan keseriusan untuk mengelola sumber daya alam.
Menurutnya, izin pengelolaan kekayaan alam tidak seharusnya dikuasai selama bertahun-tahun tanpa memberikan hasil nyata bagi negara dan masyarakat.
Prabowo Minta Konsesi Mangkrak Ditertibkan
Prabowo menyoroti praktik pemberian konsesi yang tidak diikuti dengan pelaksanaan kegiatan usaha. Ia menilai, sebagian izin yang diberikan pada masa lalu diduga hanya dimanfaatkan untuk kepentingan spekulasi bisnis.
Kondisi tersebut dinilai merugikan Indonesia karena potensi sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Presiden pun meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata.
“Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, jika lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” tegas Prabowo.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin, terutama yang tidak menunjukkan kemajuan dalam pengembangan proyeknya.
Meski demikian, pelaksanaan pencabutan konsesi tetap perlu mengacu pada ketentuan hukum, status perizinan, serta hasil evaluasi terhadap masing-masing proyek.
Proyek Blok Masela Sudah Berjalan Sejak 1998
Salah satu proyek yang mendapat perhatian Prabowo adalah pengembangan gas alam Abadi di Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
Proyek yang dikelola INPEX, perusahaan energi asal Jepang, telah melalui proses pengembangan panjang sejak kontrak pengelolaannya dimulai pada 1998.
Prabowo menyoroti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek strategis tersebut. Ia menyebut konsesi di Maluku itu telah berlangsung selama 28 tahun tanpa pelaksanaan yang sesuai harapan.
“Ada konsesi 28 tahun di Maluku, Masela. 28 tahun tidak dikerjakan,” ungkapnya.
Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi sekitar US$20 miliar dan direncanakan mencakup pembangunan fasilitas produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).
Pengembangan proyek ini dinilai penting karena berpotensi mendukung sektor energi nasional, menarik investasi, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Prabowo Bertemu Pimpinan INPEX di Jepang
Prabowo juga menceritakan pengalamannya bertemu dengan sejumlah tokoh di Jepang untuk membahas kelanjutan proyek Blok Masela.
Dalam pertemuan tersebut, ia mempertanyakan keseriusan pihak INPEX dalam merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Pemerintah, kata Prabowo, membutuhkan kepastian agar potensi energi di Indonesia tidak terus tertahan akibat proyek yang berjalan lambat.
Ia bahkan menyatakan bahwa pencabutan hak pengelolaan dapat menjadi pilihan apabila perusahaan tidak lagi berminat melanjutkan proyek.
Prabowo menekankan bahwa kepentingan masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan investasi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian nasional.
INPEX Disebut Berjanji Memulai Kegiatan dalam Enam Bulan
Dalam pemaparannya, Prabowo menyampaikan bahwa pihak INPEX yang ditemuinya telah berjanji mempercepat pelaksanaan proyek Blok Masela.
Ia menyebut kegiatan proyek diharapkan mulai berjalan dalam waktu enam bulan. Namun, realisasi komitmen tersebut masih perlu dipantau untuk memastikan adanya kemajuan nyata di lapangan.
“Insya Allah, pihak INPEX yang hadir kemarin telah berjanji bahwa dalam enam bulan kegiatan proyek sudah akan dimulai. Ya, kita lihat saja nanti,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan ruang bagi perusahaan untuk merealisasikan komitmennya, sekaligus menegaskan bahwa keseriusan investor akan menjadi perhatian.
Pemerintah Dorong Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lebih Produktif
Penertiban konsesi yang tidak aktif menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara lebih produktif.
Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa izin usaha tidak sekadar menjadi aset yang dikuasai tanpa kegiatan, melainkan benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kasus Blok Masela menjadi salah satu contoh yang disoroti Presiden dalam membahas pentingnya kepastian pelaksanaan investasi.
Ke depan, evaluasi terhadap konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata akan menjadi perhatian, terutama untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat bagi negara.
Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.